Perkuat Kerukunan, FKUB Sulsel Fokus Laksanakan Kegiatan Berbasis Digital

Makassar — Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam upaya meningkatkan kerukunan di Sulawesi Selatan. Hal tersebut dibahas dalam rapat pengurus FKUB Sulsel yang berlangsung di Sekretariat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel, Jumat (24/04/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua FKUB Sulsel, Prof. Dr. H. Muammar Bakry, Lc., M.A., dan dihadiri sejumlah pengurus. Dalam pertemuan tersebut, FKUB Sulsel membahas program kerja yang akan difokuskan pada kegiatan berbasis kolaborasi.

Dalam paparannya, Prof. Muammar Bakry menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran hibah dari pemerintah tidak menjadi hambatan dalam menjalankan program kerukunan. Ia menegaskan pentingnya inovasi, termasuk pemanfaatan media sosial sebagai sarana kampanye kerukunan.

“Kami perlu sampaikan bahwa tahun ini anggaran FKUB Sulsel sangat terbatas. Namun, hal ini tidak boleh menjadi alasan untuk tidak bekerja. Justru, dengan keterbatasan ini kita harus memanfaatkan media sosial untuk terus memperkuat kerukunan di masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sekretaris MUI Sulsel tersebut menyampaikan sejumlah poin penting terkait arah kegiatan FKUB ke depan. Program-program yang dirancang akan menyasar seluruh elemen masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, perempuan, tokoh agama, hingga insan pers.

Ia juga optimistis bahwa berbagai kolaborasi lintas sektor dapat terwujud guna mendukung pelaksanaan program kerja FKUB Sulsel.

“Kegiatan FKUB Sulsel ke depan akan berfokus pada pelibatan seluruh elemen masyarakat, baik melalui kegiatan daring maupun luring. Kami akan berupaya melibatkan berbagai instansi, lembaga, dan elemen masyarakat untuk berkolaborasi dalam mendukung program kerukunan di Sulawesi Selatan,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Mejelis Pertimbangan PGIW Sulseltra, Pdt. Adrie O. Massie berharap instansi pemerintah maupun swasta dapat turut berpartisipasi dalam program FKUB Sulsel.

“Untuk melaksanakan kegiatan kerukunan, tentu dibutuhkan dukungan dari pemerintah dan berbagai pihak, baik lembaga negara maupun swasta, agar dapat bersama-sama terlibat dalam program kemanusiaan ini,” tuturnya.

Tinggalkan komentar